Pkn bab Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Kelas 12 sem 1

 Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Poin total100/100

 

Email *

tahniahtasyirifiah@gmail.com

0 dari 0 poin

N A M A : *

TAHNIAH TASYIRIFIAH

K E L A S : *

XII. IPA.3

NO ABSEN : *

30

Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

0 dari 0 poin

UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, dan masyrakat yang memiliki fungsi kontol terhadap penegakan keadailan dalam masyarakat dan juga pers, , antara lain seperti berikut

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.Dan TNI membaackup POLRI terhadap fungfi kemanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka kemanan negara
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara..Tentunya dengan menegakkan prinsip keadialan..
5. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil.
6. Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar

100 dari 100 poin

 

Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan upaya pencegahan, juga menangani kasus yang mudah terjadi, salah satunya menjatuhkan vonis yang dilakukan oleh.. *

10/10

Lembaga peradilan

 

KPAI

Kepolisian

Lembaga OMBUDSMAN

 

Seorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah merupakan salah satu bentuk ... Sebagai warga negara *

10/10

Pelaksanaan kewajiban

Pengingkaran kewajiban

 

Pelanggaran hak

Pelaksanaan hak

 

Kasus pelanggaran hak diantaranya : 1.hukum mati 2.tragedi trisakti3.pergusuran rumah 4.merusak fasilitas negara 5.tidak membayar pajakYang merupakan kasus pelanggaran hak yaitu, kecuali.... *

10/10

3 dan 2

1 dan 3

4 dan 5

 

1 dan 2

 

berikut ini yang bukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah... *

10/10

meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara

supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara

kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman

 

 

salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan melakukan supremasi hukum, apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? *

10/10

pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

upaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya

 

aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

 

perhatikan pernyataan berikut!1) mencintai sesama manusia2) menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku3) menaati nasihat orangtua4) datang ke sekolah tepat waktu5) menerobos lampu lalu lintasyang merupakan kewajiban hidup manusia yang mempunyai martabat luhur adalah... *

10/10

1 dan 2

 

1, 3 dan 4

2 saja

2 dan 3

 

Setiap manusia diperlakukan secara pantas,tidak dihina atau diperlkuksn hingga melalui batas kemanusiaan,hal ini diastur dalam pancasila sila ke.... *

10/10

pertama

ketiga.

kedua

 

keempat

 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya adalah bunyi dari........ *

10/10

pasla 28. E

Pasal 28 G

pasal 28 F

 

pasal 28 H

 

Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupkan perilku yang menunjukkan adanya.... *

10/10

pelanggaran hak.

pengingkaran kewajiban

 

pengingkaran hak

kesadaran hukum

 

Hak warga negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam UUD 1945 pasal...... *

10/10

28 H ayat 1.

28 J ayat 1

28 I ayat 2

 

28 H ayat 2